Presiden Mengundang Ulama Pimpinan Pesantren Se Jawa Barat – Banten Ke Istana Merdeka

Presiden Jokowi kembali melakukan manuver pasca Aksi 4 November 2016 pada hari ini, Kamis (10/11/16). Jika sebelumnya Presiden Jokowi berkunjung ke Kantor PBNU dan PP Muhammadiyah, yang dilanjutkan dengan mengundang 17 perwakilan Ormas Islam lainnya. Kali ini Presiden Jokowi kembali mengundang Ulama dan Kyai Pimpinan Pesantren Se Jawa Barat-Banten. Pertemuan diawali dengan makan siang bersama puluhan ulama dan dilanjutkan dengan diskusi dengan suasana yang sangat berbeda karena dilakukan dengan Lesehan di Karpet Istana Merdeka.

Diatas karpet merah Istana Merdeka, Presiden Jokowi beserta puluhan Ulama duduk membentuk formasi melingkar. Dalam pertemuan kali ini Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi. Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi mengawali pembukaan dengan kembali mengucapkan terima kasih kepada para kiai dan ulama yang sudah berperan menjaga kesejukan.

Baca Juga : Aksi 4 November 2016

Presiden Jokowi menyatakan diri percaya Ulama dan Kyai adalah pewaris nabi dan penerus tugas-tugasnya untuk membawa kabar baik, gembira, serta memberi peringatan dan nasihat yang penuh kesejukan.”Para ulama juga memegang peranan yang sangat penting bagi tegaknya keutuhan NKRI, karena saya yakin para ulama adalah pilar-pilar, penopang NKRI,” tambah Jokowi.

Baca Juga :   Hindari Jalan ini pada 4 November 2016 dan Jalan Alternatifnya

Hal yang disayangkan kembali adalah setelah pembukaan tersebut, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Puluhan Ulama pimpinan Pesantren Se Jawa Barat – Banten dilakukan tertutup sehingga media mainstreampun tidak bisa merekam secara pasti pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Setelah Pertemuan tersebut Ahmad Ruhyat Pengurus Pondok Pesantren At-Tarbiyah Karawang, Jawa Barat menyampaikan : “Kami minta presiden beri instruksi yang ekstra kepada kepolisian agar bisa bekerja secara profesional dan tidak pernah pandang bulu.”

Ahmad mengatakan, komunikasi dengan para habaib sangat penting agar unjuk rasa tidak terulang lagi, apalagi sampai ditunggangi aktor politik yang hanya akan merugikan bangsa. Konsolidasi yang dilakukan Jokowi, menurut Ahmad, sebenarnya terlambat. Namun, dia juga menilai lebih baik terlambat dilakukan daripada tidak dilakukan sama sekali. “Kami tekankan pada Bapak Presiden supaya ini demo tidak terulang lagi nanti, 25 November 2016 yang di media sosial sudah ramai. Supaya tidak terulang lagi maka proses hukum terhadap saudara Basuki Thajaja Purnama segera dipercepat,” katanya.

Baca Juga : Presiden Joko Widowo Bertemu Pengurus Nahdlatul Ulama

Baca Juga :   KH Said Aqil Siradj : Ahok Rugi, Warga NU DKI Tidak Akan Pilih Dia

Asalkan pemerintah serius menangani kasus dugaan penistaan agama ini, menuut Ahmad, apa pun hasilnya proses hukum atas Ahok akan diterima. “Kami benar-benar terima, asal pemerintah benar-benar serius dalam tangani kasus itu,” katanya menegaskan. Dia juga berkomitmen akan memberi penjelasan pada masyarakat. Menurut Ahmad, masyarakat akan percaya jika media massa juga transparan dan tidak berat sebelah. “Kami memiliki santri, jelas kami redam. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” katanya mengingatkan.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fataniyah, Martin Sarkowi juga memberi masukan agar kepolisian tidak sembarang menyampaikan pernyataan yang mendahului karena hal itu bukan ranah polisi. Ranah polisi, menurut Martin, penyelidikan dan penyidikan. “Presiden dalam konteks itu baru bisa menegur. Tapi kalau untuk intervensi hukum tidak,” kata Martin. Dalam pertemuan di Istana, menurut dia, Jokowi memang meyakinkan alim ulama, presiden tidak pernah melindungi Ahok. Meski begitu, Martin berpandangan “bola” yang sekarang ada di kepolisian harus diproses transparan sesuai perundang-undangan.

Baca Juga : Setelah PBNU, Presiden Jokowi Kunjungi PP Muhammadiyah

Baca Juga :   Mahasiswa Bergerak, BEM Seluruh Indonesia Menggelar Aksi Bela Rakyat 121

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, masyarakat bebas memiliki persepsi atas pertemuan-pertemuan yang dilakukan presiden belakangan ini. Pertemuan yang disebut komunikasi politik atau apa pun, menurut Johan bisa berbeda-beda. Namun, dia memastikan, Jokowi ingin mengatasi persoalan sempat mencuat ke publik. “Konteksnya, presiden ingin mendengar secara langsung, bukan laporan dari bawahannya. Apa sih yang sebenarnya terjadi, melalui tokoh-tokoh yang cukup banyak, yang punya umat,” katanya. Dalam pertemuan itu, banyak yang memberi masukan dan banyak pula yang bertanya, ke mana presiden pada 4 November 2016. Johan menjelaskan, Jokowi bahkan ingin dekat dengan rakyat dengan salat bersama di Masjid Istiqlal. “Artinya bukannya tidak mau, tetapi aturan protokoler, aturan keamanan, posisinya kan presiden simbol negara. Sehingga disarankan oleh pembantu-pembantu beliau, kapolri, panglima, BIN, dan menteri-menteri terkait untuk tidak ke sana. demi keamanan presiden sendiri,” kata Johan.

Baca Juga : Presiden Jokowi Mengundang Perwakilan 17 Ormas Islam ke Istana Merdeka Jakarta

Sumber : Pikiran Rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *