Kapolri, MUI dan GNPF Sepakat Aksi Bela Islam III Tetap Dilaksanakan

Pro dan Kontra pelaksanaan Aksi Bela Islam III Super Damai atau yang di kenal dengan Aksi 212 (red: karena akan dilaksanakan pada 2 Desember 2016). Sebelumnya kita sudah mendengar pernyataan Kapolri bahwa beliau melarang Aksi Bela Islam III yang rencananya akan dilaksanakan di Bundaran HI sampai dengan Thamrin karena dianggap mengganggu kepentingan umum.

Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau tidak mau dibubarkan kita akan lakukan tindakan, ada ancaman hukuman dari Pasal 221, 212 KUHP sampai 218 KUHP. Yaitu melawan petugas. Kalau melawan satu orang 212 KUHP, melawan lebih dari tiga orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP ancamannya berat, itu diatas lima tahun, tujuh tahun kalau ada korban luka dari petugas. Ujar Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (21/11/2016).

Bahkan Kapolri sampai mengunjungi MUI dalam rangka mengharapkan MUI bisa memberikan arahan kepada Umat Islam bahwa Aksi 2 Desember 2016 yang dilaksanakan di Jalan Protokol adalah melanggar hukum dan menggangu kepentingan Masyarakat luas. Bahkan sampai Polda Metro Jaya meminta Fatwa Majelis Ulama Indonesi (MUI) atas pelaksanaan Shalat Jumat di Jalan.

Baca Juga :   PP Al-Anwar Rembang Berlepas Diri Dari Keputusan GP Ansor Dalam Memilih Pemimpin Non Muslim

Sedangkan dari pihak penyelenggara Aksi yaitu GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI) yang di Ketuai oleh Bachtiar Natsir bersikeras akan tetap melaksanakan Aksi Super Damai 2 Desember 2016, karena aksi tersebut hanya berisi Shalat Jumat dan Dzikir bersama.

hari ini Senin (28/11/16) Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan tokoh-tokoh dari GNPF di kantor MUI terkait rencana demonstrasi 2 Desember mendatang. Aksi disepakati tidak dilakukan di jalan protokol, tapi di Monumen Nasional.

“Akhirnya kita capai kesepakatan di Monas, jam 08.00 sampai jam 13.00 WIB,” kata Tito dalam jumpa pers di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Tito mengatakan kesepakatan ini diambil setelah melalui dialog. Tito juga menjelaskan alasan hukum yang tak membolehkan aksi unjuk rasa mengganggu ketertiban umum.

“Disepakati aksi dilakukan secara damai. Super damai,” ujar Tito.seperti dilansir Detik.com.