Ahok Ancam Polisikan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin

Dalam sidang penistaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilaksanakan pada Selasa (31/1/17) Di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. Terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan memproses secara hukum Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin. Hal tersebut karena ia menilai KH Ma’ruf Amin telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan.

Ahok menjelaskan KH Ma’ruf Amin telah berbohong dengan mengatakan tidak pernah menerima telepon dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal, Ahok menegaskan pihaknya mempunyai bukti jika Ketum MUI menerima telepon dari SBY pada tanggal 6 Oktober 2017, atau sehari sebelum KH Ma’ruf Amin menerima kunjungan pasangan cagub-cawagub Agus-Sylvi di Kantor PBNU pada tanggal 7 Oktober 2016. seperti di Lansir Republika.co.id.

Hal yang saat ini menjadi pertanyaan bahkan di pertanyakan oleh Sekjen PPP Asrul Sani  “Saya tidak tahu, tetapi kalaupun benar menelepon, pertanyaannya, dari mana Ahok atau penasihat hukumnya tahu? Apakah dari sadapan yang dilakukan suatu pihak terus dibocorkan kepada mereka?” kata Arsul kepada Kompas.com, Selasa malam.

Baca Juga :   Kronologis Aksi Damai 4 November 2016

Padahal dalam undang-undang ITE pada pasal 31 ayat 2 menyebutkan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada pasal 40 menyatakan :

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melaui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita mempertanyakan dari mana pengacara Ahok tahu SBY menelepon Kiai Maruf.  Dia menegaskan penyadapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik. “Putusan MK ttg sadapan sdh jelas hrs oleh penyidik yg berwenang,” tegasnya lewat akun Twitter ‏@rajasundawiwaha.

Dia juga mempertanyakan masak penasihat hukum Ahok tidak tahu illegal wiretapling (penyadapan secara ilegal) bisa diancam pidana. “Mustinya jaksa PU ks Ahok pertanyakan asal usul informasi tsb melaporkan ke bareskrim pelanggaran hukum tsb,” ungkap Guru Besar Universitas Padjadjaran ini. seperti dilansir rmol.co

Baca Juga :   Aktor Politik Demo Damai Umat Islam 4 November 2016

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *